Fesmed2018, Pontianak – Isu tentang Papua selalu menarik perhatian publik nasional maupun internasional. Isu tersebut bahkan sering kali berimbas kepada eskalasi perpolitikan nasional dan membuat gerah Pemerintah Indonesia.
Permasalahan Papua sejatinya sangat komplek dan berkelindan. Itu semua bermuara pada pemenuhan rasa keadilan paling hakiki bagi kehidupan dan kemanusiaan. Hak asasi manusia (HAM). Hak mendasar dan kodrati yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. Persoalan HAM dan Papua nyaris tak terpisahkan. Itu terus terjadi dan tanpa penyelesaian.
Survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Change.org, 2017, merilis sebanyak 53% Orang Asli Papua (OAP) menganggap hal penting yang perlu diketahui oleh orang luar tentang Papua ialah mengenai HAM, hak untuk hidup, dan hak untuk mengelola.  Masalah HAM di Papua sering kali dibayangi-bayangi stigmatisasi, diskriminasi hingga persoalan ideologi. Warga yang menuntut hak mereka kerap dicap sebagai separatis oleh penguasa.
Karena dianggap gerombolan pengacau keamanan, aparat seakan sah-sah saja memperlakukan mereka sewenang-wenang, termasuk persoalan nyawa. Itu tak ayal berujung pada dugaan pelanggaran HAM berat. Sebutlah kisah tragis kematian Theys Hiyo Eluay. Ondoafi (kepala suku) tersebut juga merupakan Ketua Presidium Dewan Papua (PDP), lembaga yang didirikan mantan Presiden Abdurrahman Wahid sebagai perwujudan status otonomi khusus kepada Papua. Theys dihabisi hidupnya karena dianggap tokoh Papua Merdeka.
George Sea dari Lingkar Studi Papua di Inggris mengatakan ada tiga tantangan terkait dengan generasi muda Papua. Pertama, mereka kritis terhadap narasi sejarah tentang Papua. Kedua, ada stigma buruk tentang anak-anak muda Papua. Ketiga, besarnya arus migrasi orang non-Papua ke Papua yang membuat generasi muda Papua khawatir akan masa depan mereka. (VoA, 29 Desember 2017).
Sejarah panjang penegakkan HAM di Papua tentu tak luput dari catatan pers, terlebih pers lokal. Keberadaan pers setempat pun tak kalah menarik diulas karena mereka juga ada yang menjadi korban pelanggaran HAM. Bagaimana mereka memosisikan diri untuk tetap menjaga independensi dan akurasi serta asas keberimbangan dalam pemberitaan? Apa pendapat mereka tentang pemenuhan dan penegakan HAM di Papua? Apakah kasus HAM juga berkaitan dengan upaya menghilangkan ideologi dan kesejarahan Papua?
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyuguhkan sesi dialog khusus ini di Festival Media 2018 di Pontianak, dengan menghadirkan langsung pegiat pers dari Tanah Papua.
Tujuan
Mengetahui dan mendiskusikan informasi serta perkembangan terkini mengenai penegakkan dan penghormatan HAM, termasuk kebebasan pers di Papua. Selain itu, berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai peliputan isu HAM.
Penyelenggara
AJI dan Jubi
Narasumber:
Dominggus Mampioper (Redaktur Senior/Mantan Pimred Jubi)
Moderator:
Muklis Suhaeri (AJI Pontianak)