Jurnalisme Jangan Memperuncing Konflik

JAMBI—Sejumlah pemberitaan tentang Papua membuat media harus lebih hati-hati. Jurnalisme damai harus diterapkan agar tak memperuncing konflik. Sunudyantoro editor media Tempo mengatakan, dampak dari pemberitaan harus dipikirkan matang, agar pemberitaan tidak menimbulkan ekskalasi konflik lebih berat.

“Jurnalisme damai harus meliput masyarakat atau narasumber yang terlibat langsung dengan peristiwa. Untuk memverifikasi fakta yang ada di Papua,” kata Sunu sebagai pembicara dalam Seminar Jurnalisme Damai: Refleksi Konflik Papua, pada Minggu (17/11).

Ada beberapa kasus sensitif yang tidak berimbang selama ini, seperti isu stunting di Asmat, namun terbentur sumber-sumber resmi negara seperti polisi dan tentara. Ini problem utama meliput isu Papua. Sunu mengatakan isu Papua harus ditulis secara cover bothside terutama kasus konflik seperti di Wamena dan Nduga.

“Negara memiliki cara pandang kepada Papua adalah gerakan separatis, bukan persoalan kemanusiaan atau human rights, ekonomi, pendidkan dan kesehatan. Sentimen nasionalisme yang dicekoki kepada publik apabila bicara soal Papua,” ungkapnya.

Syofriardi Bachyul dari Jakarta Post bercerita pengalamam liputan kejadian konflik Wamena terkait pembantaian suku minang beberapa waktu lalu. Menurutnya, konflik itu murni demo siswa terkait ucapan rasis SMA PGRI.

“Tidak terkait dengan OPM atau gerakan separatis. Sementara polisi hanya merilis nama-nama orang yang terbunuh, tidak ada alamat dan identitas dan bagaimana orang Papua terbunuh. Ini terjadi terus di Papua. Ada apa dengan negara,” ungkapnya.

Adapun pembicara dari Voice of America (VoA) Indonesia Ahadian Utama menekankan pentingnya jurnalis mempertimbangkan dampak pemberitaan konflik.  Jurnalis dituntut untuk peka. 

“Jangan sampai media memperuncing konflik,”ungkapnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *